Dugaan Korupsi Bansos DKI 2020, Heru Budi: Saya Enggak Tahu, Itu Kan Program Lama
Merdeka.com - Beredar kabar adanya dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp2,85 triliun. Dugaan tersebut ditulis akun Twitter @kurawa pada Senin (9/1) lalu.
Terkait hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akhirnya buka suara. Ia mengaku tidak mengetahui dugaan korupsi bansos tersebut.
"Iya, saya enggak tahu. Itu kan (program bansos tahun 2020, sudah) lama," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/1).
-
Kenapa BRI menyatakan informasi tersebut adalah hoaks? Dikutip dari situs Kominfo, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi, menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks.
-
Bagaimana modus korupsi Bansos Jokowi? 'Modusnya sama sebenernya dengan OTT (Juliari Batubara) itu. (Dikurangi) kualitasnya,' ucap Tessa.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Gimana Hendry Lie korupsi? Ia diduga melakukan kerja sama ilegal melalui PT TIN untuk mengumpulkan dan melebur bijih timah yang berasal dari tambang ilegal. Akibat tindakan ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp300 triliun, sementara Hendry diperkirakan menerima aliran dana langsung mencapai Rp1,05 miliar.
-
Siapa yang ditetapkan tersangka dalam korupsi Bansos Jokowi? Pada kasus ini, satu orang telah ditetapkan menjadi tersangka yakni Direktur Utama Mitra Energi Persada sekaligus Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada tahun 2020, Ivo Wongkaren, alias IW.
Heru menegaskan, jajarannya sudah merekonsiliasi data penerima bansos di Ibu Kota sebanyak 3-4 kali. Oleh karena itu, katanya, ia tidak tahu terkait data sebelumnya.
"Dari saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai data, rekonsiliasi data (penerima bansos). Kalau yang lalu-lalu, kan saya enggak paham," tambah Heru.
Adapun akun Twitter @kurawa mengungkapkan adanya dugaan kasus korupsi bansos Covid-19. Akun @kurawa menulis, Pemprov DKI berencana manyalurkan bansos senilai Rp3,65 triliun dalam bentuk sembako untuk menanggulangi pandemi Covid-19.
"Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun, mengapa?," tulis @kurawa.
Usai mengetahui lokasi gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya, @kurawa mengaku mendatangi tempat penyimpanan tersebut.
Lalu, ia mengaku melihat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Menurut dia, kondisi beras di sana sudah rusak.
Ia mengklaim, beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Jakarta. Namun, katanya, beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut hingga kini.
Selanjutnya, @kurawa mengaku menemukan dokumen forensik audit dari salah satu kantor akuntan publik. Kemudian, @kurawa menyebut adanya kehilangan yang tak diketahui senilai Rp150 miliar.
"Vendor-vendor Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan. Karena Vendor2 ini penunjukan langsung .. yang ngeri siapa dibalik nama-nama vendor ini ..ada datanya semua neh," kata @kurawa.
Kemudian, @kurawa mengunggah dokumen berisikan nama-nama yang disebut sebagai penyuplai beras bansos dan mengunggah dokumen berisikan nama-nama yang disebut mendapat jatah pengadaan bansos.
"Berikut nama-nama Suplier Beras Bansos DKI hasil Tracing KAP EY, lengkap mulai dari Relawan Anies, anggota DPRD dari parpol pengusungnya hingga bohir swasta," ujar @kurawa.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru pun mempersilakan calon yang ingin berkontestasi di Pilkada Jakarta berlaga dengan cara yang sehat
Baca SelengkapnyaDito kemudian membantah mengenal Irwan Hermawan. Dito juga membantah mendapat bingkisan uang Rp27 miliar
Baca SelengkapnyaSaid Didu dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik berdasarkan barang bukti video di media sosial.
Baca SelengkapnyaAnies merasa tak perlu memberikan penilaian terkait Pemprov DKI.
Baca SelengkapnyaDalam pemeriksaan lebih dari 4 jam tersebut, Hasto mengaku mendapatkan 21 pertanyaan dari penyidik KPK.
Baca SelengkapnyaMenteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku sama sekali tidak tahu mengenai bos besar judi online berinisal T.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Dito saat menjadi saksi persidangan kasus korupsi BTS Kominfo pada (11/10).
Baca SelengkapnyaBudi menjelaskan, hal ini terjadi sebelum nama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) berubah menjadi BAKTI.
Baca SelengkapnyaHeru mengklaim sudah menghubungi Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin tiga hari lalu dan menyimpulkan tidak terjadi kebocoran data KTP warga.
Baca SelengkapnyaDia pun meminta maaf atas ketidakhadirannya ke KPK, lantaran dirinya harus memimpin rapat terkait Pilkada.
Baca Selengkapnya